perekonmian yang ada di Indonesia

Nasional

Politik

Hukum

Nusantara

Rabu, 26 Oktober 2016 | 11:07

     

Pakar: "Ilusi Tim Sukses" Menghambat Perekonomian Indonesia

Ilustrasi pertumbuhan ekonomi (Istimewa)

Jakarta - Tantangan bagi Indonesia saat ini adalah bagaimana memastikan terjadinya perubahan bahwa kehidupan lebih baik hanya bisa diraih dengan melaksanakan kegiatan ekonomi produktif, bukan bersandar pada warisan oligarki masa lalu di era Orde Baru, yakni dengan mengeksploitasi relasi dengan kekuasaan. Tidak ada gunanya menyuarakan kembali kembali ke masa lalu dengan mempublikasikan gambar Soeharto dengan kata-kata 'enak jamanku tho'.

Hal itu diungkapkan Akademisi dari Universitas Airlangga Surabaya, Airlangga Pribadi, dalam diskusi bertajuk "Perubahan Sosial Ekonomi Indonesia 1998-2006' yang digelar Megawati Institute, di Jakarta, Selasa (25/10).
Dijelaskan oleh Airlangga, berdasarkan publikasi riset Ford Foundation dan The Economist, indeks crony capitalism di Indonesia di nomor 7 sedunia. Sehingga bisa dianalisa bahwa pertambahan orang kaya di Indonesia didorong oleh praktik kroni, rent seeking, serta akses kekuasaan. Semuanya adalah wujud oligarki yang sudah jadi studi banyak ahli.
"Mereka berbeda dengan perilaku ekonomi produktif," kata Airlangga Pribadi.
"Kalau sekarang oligarki semakin kuat. Buktinya, ada orang bilang jadi tim sukses dapat duit banyak. Main-main dekat orang pemerintah, bisa dapat duit banyak. Ngapain gua produktif? Ini yang mendorong suasana infairness."
Baginya, itu berarti mayoritas masih meyakini bahwa bekerja dan memproduksi sesuai teori ekonomi, bukanlah kunci mencapai kesejahteraan. Tetapi justru kedekatan dengan elite.
Di sisi lain, lanjutnya, Indonesia dinilai sebagai nomor tiga dengan indeks ketimpangan tertinggi. Artinya, oligarki yang sudah terjadi sejak lama dan belum berubah, justru semakin menguatkan konsentrasi kekuasaan politik dan ekonomi di segelintir orang.
Baginya, sangat ironis ketika itu semua masih terjadi di era demokrasi saat ini. Namun, kondisi itu tak membuat Indonesia harus set back ke era Orde Baru Soeharto. Hal itu terbukti dengan adanya kampanye di dunia maya seakan masyarakat lebih ingin merasakan lagi hidup di era Soeharto.
Kata Airlangga, problem Indonesia bukanlah karena kebablasan demokrasi. Tapi justru karena ada problem politik warisan kepentingan oligarki yang hambat demokratisasi di Indonesia sehingga tak berjalan baik. Sehingga suara rakyat yang harusnya dikawal dan diperjuangkan dalam pengambilan kebijakan, justru gagal dikawal karena kepentingan segelintir elite politik dan elite ekonomi.
"Dengan segala hormat untuk pemerintahan Soeharto, pemerintahannya mewariskan persoalan-persoalan yang kita hadapi sekarang," tandasnya.
Lebih jauh, Airlangga mengatakan, persoalan menganganya jurang kesejahteraan rakyat Indonesia saat ini sebenarnya dirasakan juga oleh masyarakat negara maju seperti Amerika Serikat. Oligarki di sana didukung oleh berubahnya paradigma perekonomian dari murni pasar bebas, menjadi neoliberal, dengan tokohnya Margaret Thatcher dan Ronald Reagan. Akhirnya, ekonomi berbasis gotong royong yang mengandalkan konsesi antara pemilik kapital dengan tenaga kerja, digantikan dengan meminggirnya negara serta diutamakannya korporasi.
Efeknya, di sisi sosial, warga masyarakat di sana yang di tahun 1970-an bisa melahirkan gerakan sosial dan sosok seperti Marthin Luther King yang antirasis, belakangan justru memunculkan fundamentalisme agama. Hal yang sama juga terjadi di Indonesia dengan munculnya kelompok intoleran.
"Model neolib sebenarnya mengingkari janji dia sendiri, karena tak adil, tak produktif, saling memakan, dan rent seeking. Justru upaya menjadi makmur tak lahir dari upaya produktif pasar, tapi dari jalur finansial," ulasnya
"Seorang Akademisi Prancis bilang, inequality saat ini makin parah, karena yang muncul adalah monarki. Kekayaan diturunkan oleh miliuner kepada anaknya. Sementara orang miskin menurunkan kemiskinan ke anak cucu. Itu juga terjadi di kita," bebernya.
Pakar Ekonomi dari IPB, Didin S.Damanhuri, mengatakan bahwa Indonesia masih sulit melaksanakan kemandirian ekonomi sesuai perintah Konstitusi, karena masih bertahannya struktur ekonomi kolonial. Baginya, perubahan agak telat terjadi, yang parahnya terjadi saat ekonomi dunia sedang menurun.

"Struktur kolonial itu, yang dilakukan adalah ekspor barang mentah dan impor barang jadi, dan itu masih terjadi. Struktur ekspor kita 98 persen itu bahan mentah. Batu bara, sawit, karet. Begitu harga dunia jatuh, maka semua sulit seperti yang kita rasakan," kata Didin.
Menurut dia, selama ini tak ada oemerintahan yang serius untuk mendorong added value goods, melalui semisal program hilirisasi. Pemerintahan SBY akhirnya tersadar oleh itu, sayangnya baru terjadi belakangan sebelum turun dari jabatannya di 2014. Dan saat itu, kondisi ekonomi sedang tak mendukung.
"Kondisinya jadi sudah dilaksanakan karena ekonomi sulit. Harga komoditas turun, permintaan barang menurun sementara suplai besar," ujar Didin.