SEJARAH AKPINDO

• Home
• Profil
• Program Studi
• PMB
• Contact Us

"Dibuka Pendaftaran Tahun 2016/2017"

021 - 8629472

Jalan Raya Kalimalang No. 2A jakarta Timur

triangle

Sejarah AKPINDO

Sejarah Akademi Pariwisata Indonesia (AKPINDO)

Akademi Pariwisata Indonesia ( AKPINDO ) Jakarta yang bernaung dibawah Yayasan Lembaga Bina Pendidikan Pariwisata ( YLBPP ) telah berdiri sejak tahun 1967. Namun dalam perjalanan sejarahnya, Akademi ini dirintis pendiriannya dan diasuh pada mulanya oleh Yayasan Bina Dharma hingga tahun 1983
Tahun 1983, Yayasan Bina Dharma sepenuhnya menyerahkan AKPINDO kepada YLBPP, berhubung pendiri utama Bapak Rachmat Mulia, SH pada waktu itu kesehatannya kurang baik. Beliau menyerahkan kepemimpinan Yayasan kepada generasi penerus, yaitu beberapa alumni AKPINDO untuk mengembangkan dan membina AKPINDO sesuai dengan cita-cita beliau dan tujuan pendirian AKPINDO.
Semenjak itu AKPINDO terus menata diri dan berkembang. Lulusannya sampai sekarang ini cukup banyak tersebar di seluruh wilayah tanah air, bahkan ada yang bekerja di luar negeri. Mereka bekerja di industri perhotelan, penerbangan, perusahaan perjalanan, dan kantor-kantor pemerintahaan, seperti Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata dan Dinas-Dinas Pariwisata Daerah, dan instansi-instansi yang terkait. Bahkan ada pula beberapa yang berwiraswasta dalam bidang usaha yang ada kaitannya dengan pariwisata.
Metode siap kerja dijadikan prinsip pokok dalam penyelenggaraan pendidikan di AKPINDO, sebagai salah satu pendidikan pengemban tugas menyiapkan tenaga-tenaga kerja yang terampil dan terdidik. Selain itu, AKPINDO selalu berupaya agar materi yang diajarkan dan perlatihannya benar-benar dikaitkan ( relevan ) dengan kebutuhan dunia kerja, khususnya industri pariwisata Indonesia.
Akademi Pariwisata Indonesia yang mendapat predikat sebagai pelopor pendidikan Kepariwisataan di Indonesia telah mendapatkan kepercayaan dari industri pariwisata, seperti hotel, biro perjalanan dan lain-lain. Berkat hasil kepercayaan tersebut diatas, AKPINDO tidak mengalami hambatan dalam menempatkan mahasiswanya untuk melakukan praktek kerja ( on the job training ) dan penelitian di industri-industri pariwisata, di kantor-kantor pemerintah dan swasta, yang berkaitan dengan pariwisata, baik di Jakarta maupun kota-kota lainya

• Home
• Profil
• Program Studi
• PMB
• Contact Us

"Dibuka Pendaftaran Tahun 2016/2017"

021 - 8629472

Jalan Raya Kalimalang No. 2A jakarta Timur

triangle

Sejarah AKPINDO

Sejarah Akademi Pariwisata Indonesia (AKPINDO)

Akademi Pariwisata Indonesia ( AKPINDO ) Jakarta yang bernaung dibawah Yayasan Lembaga Bina Pendidikan Pariwisata ( YLBPP ) telah berdiri sejak tahun 1967. Namun dalam perjalanan sejarahnya, Akademi ini dirintis pendiriannya dan diasuh pada mulanya oleh Yayasan Bina Dharma hingga tahun 1983
Tahun 1983, Yayasan Bina Dharma sepenuhnya menyerahkan AKPINDO kepada YLBPP, berhubung pendiri utama Bapak Rachmat Mulia, SH pada waktu itu kesehatannya kurang baik. Beliau menyerahkan kepemimpinan Yayasan kepada generasi penerus, yaitu beberapa alumni AKPINDO untuk mengembangkan dan membina AKPINDO sesuai dengan cita-cita beliau dan tujuan pendirian AKPINDO.
Semenjak itu AKPINDO terus menata diri dan berkembang. Lulusannya sampai sekarang ini cukup banyak tersebar di seluruh wilayah tanah air, bahkan ada yang bekerja di luar negeri. Mereka bekerja di industri perhotelan, penerbangan, perusahaan perjalanan, dan kantor-kantor pemerintahaan, seperti Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata dan Dinas-Dinas Pariwisata Daerah, dan instansi-instansi yang terkait. Bahkan ada pula beberapa yang berwiraswasta dalam bidang usaha yang ada kaitannya dengan pariwisata.
Metode siap kerja dijadikan prinsip pokok dalam penyelenggaraan pendidikan di AKPINDO, sebagai salah satu pendidikan pengemban tugas menyiapkan tenaga-tenaga kerja yang terampil dan terdidik. Selain itu, AKPINDO selalu berupaya agar materi yang diajarkan dan perlatihannya benar-benar dikaitkan ( relevan ) dengan kebutuhan dunia kerja, khususnya industri pariwisata Indonesia.
Akademi Pariwisata Indonesia yang mendapat predikat sebagai pelopor pendidikan Kepariwisataan di Indonesia telah mendapatkan kepercayaan dari industri pariwisata, seperti hotel, biro perjalanan dan lain-lain. Berkat hasil kepercayaan tersebut diatas, AKPINDO tidak mengalami hambatan dalam menempatkan mahasiswanya untuk melakukan praktek kerja ( on the job training ) dan penelitian di industri-industri pariwisata, di kantor-kantor pemerintah dan swasta, yang berkaitan dengan pariwisata, baik di Jakarta maupun kota-kota lainya

perekonmian yang ada di Indonesia

Nasional

Politik

Hukum

Nusantara

Rabu, 26 Oktober 2016 | 11:07

     

Pakar: "Ilusi Tim Sukses" Menghambat Perekonomian Indonesia

Ilustrasi pertumbuhan ekonomi (Istimewa)

Jakarta - Tantangan bagi Indonesia saat ini adalah bagaimana memastikan terjadinya perubahan bahwa kehidupan lebih baik hanya bisa diraih dengan melaksanakan kegiatan ekonomi produktif, bukan bersandar pada warisan oligarki masa lalu di era Orde Baru, yakni dengan mengeksploitasi relasi dengan kekuasaan. Tidak ada gunanya menyuarakan kembali kembali ke masa lalu dengan mempublikasikan gambar Soeharto dengan kata-kata 'enak jamanku tho'.

Hal itu diungkapkan Akademisi dari Universitas Airlangga Surabaya, Airlangga Pribadi, dalam diskusi bertajuk "Perubahan Sosial Ekonomi Indonesia 1998-2006' yang digelar Megawati Institute, di Jakarta, Selasa (25/10).
Dijelaskan oleh Airlangga, berdasarkan publikasi riset Ford Foundation dan The Economist, indeks crony capitalism di Indonesia di nomor 7 sedunia. Sehingga bisa dianalisa bahwa pertambahan orang kaya di Indonesia didorong oleh praktik kroni, rent seeking, serta akses kekuasaan. Semuanya adalah wujud oligarki yang sudah jadi studi banyak ahli.
"Mereka berbeda dengan perilaku ekonomi produktif," kata Airlangga Pribadi.
"Kalau sekarang oligarki semakin kuat. Buktinya, ada orang bilang jadi tim sukses dapat duit banyak. Main-main dekat orang pemerintah, bisa dapat duit banyak. Ngapain gua produktif? Ini yang mendorong suasana infairness."
Baginya, itu berarti mayoritas masih meyakini bahwa bekerja dan memproduksi sesuai teori ekonomi, bukanlah kunci mencapai kesejahteraan. Tetapi justru kedekatan dengan elite.
Di sisi lain, lanjutnya, Indonesia dinilai sebagai nomor tiga dengan indeks ketimpangan tertinggi. Artinya, oligarki yang sudah terjadi sejak lama dan belum berubah, justru semakin menguatkan konsentrasi kekuasaan politik dan ekonomi di segelintir orang.
Baginya, sangat ironis ketika itu semua masih terjadi di era demokrasi saat ini. Namun, kondisi itu tak membuat Indonesia harus set back ke era Orde Baru Soeharto. Hal itu terbukti dengan adanya kampanye di dunia maya seakan masyarakat lebih ingin merasakan lagi hidup di era Soeharto.
Kata Airlangga, problem Indonesia bukanlah karena kebablasan demokrasi. Tapi justru karena ada problem politik warisan kepentingan oligarki yang hambat demokratisasi di Indonesia sehingga tak berjalan baik. Sehingga suara rakyat yang harusnya dikawal dan diperjuangkan dalam pengambilan kebijakan, justru gagal dikawal karena kepentingan segelintir elite politik dan elite ekonomi.
"Dengan segala hormat untuk pemerintahan Soeharto, pemerintahannya mewariskan persoalan-persoalan yang kita hadapi sekarang," tandasnya.
Lebih jauh, Airlangga mengatakan, persoalan menganganya jurang kesejahteraan rakyat Indonesia saat ini sebenarnya dirasakan juga oleh masyarakat negara maju seperti Amerika Serikat. Oligarki di sana didukung oleh berubahnya paradigma perekonomian dari murni pasar bebas, menjadi neoliberal, dengan tokohnya Margaret Thatcher dan Ronald Reagan. Akhirnya, ekonomi berbasis gotong royong yang mengandalkan konsesi antara pemilik kapital dengan tenaga kerja, digantikan dengan meminggirnya negara serta diutamakannya korporasi.
Efeknya, di sisi sosial, warga masyarakat di sana yang di tahun 1970-an bisa melahirkan gerakan sosial dan sosok seperti Marthin Luther King yang antirasis, belakangan justru memunculkan fundamentalisme agama. Hal yang sama juga terjadi di Indonesia dengan munculnya kelompok intoleran.
"Model neolib sebenarnya mengingkari janji dia sendiri, karena tak adil, tak produktif, saling memakan, dan rent seeking. Justru upaya menjadi makmur tak lahir dari upaya produktif pasar, tapi dari jalur finansial," ulasnya
"Seorang Akademisi Prancis bilang, inequality saat ini makin parah, karena yang muncul adalah monarki. Kekayaan diturunkan oleh miliuner kepada anaknya. Sementara orang miskin menurunkan kemiskinan ke anak cucu. Itu juga terjadi di kita," bebernya.
Pakar Ekonomi dari IPB, Didin S.Damanhuri, mengatakan bahwa Indonesia masih sulit melaksanakan kemandirian ekonomi sesuai perintah Konstitusi, karena masih bertahannya struktur ekonomi kolonial. Baginya, perubahan agak telat terjadi, yang parahnya terjadi saat ekonomi dunia sedang menurun.

Image caption Dua pekan lalu, beberapa ribu orang yang mengenakan pakaian serba putih menggelar unjuk rasa di Jakarta menuntut agar Basuki Tjahaja Purnama segera diadili.

Kepolisian diminta bersikap independen dan tidak terintimidasi tekanan massa dan intervensi politik saat menyelidiki kasus dugaan pencemaran agama dengan terlapor Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Selain diminta tetap setia di jalur hukum dari tekanan massa anti-Ahok, tim penyelidik Polri diharapkan tidak terganggu kemungkinan intervensi pihak lain yang dikhawatirkan 'mempetieskan' masalah ini.
Hal itu ditekankan Lembaga kajian dan pengembangan sumber daya manusia (Lakpesdam) Nahdlatul Ulama dan Pemuda Muhammadiyah menanggapi proses penyelidikan Bareskrim Polri terhadap kasus ini.
Hari Senin (24/10), Ahok mendatangi Bareskrim Polri untuk mengklarifikasi laporan tuduhan pencemaran agama terhadap dirinya. Polisi sendiri masih memeriksa sejumlah saksi mata dan barang bukti.

• Kapolri tegaskan tekanan massa tak diperlukan dalam kasus Ahok
• Nyatakan Ahok 'menista ulama', MUI dituduh berpolitik praktis
• Aksi anti-Ahok diikuti ribuan orang serba putih

Enable it in your browser or download Flash Player here.

Sorry, you need Flash to play this.

Ketua Lakpesdam NU, Rumadi, mengatakan pihaknya mengharapkan polisi 'tidak terprovokasi' atau 'terpancing' dengan adanya gerakan massa yang mendesak Ahok segera diadili.
"Saya tetap menghormati tugas dan kewenangan polisi, tetapi jangan mengada-ada. Polisi harus dijaga supaya dia tidak terintimidasi oleh gerakan massa," kata Rumadi kepada BBC Indonesia.
Dua pekan lalu, beberapa ribu orang yang mengenakan pakaian serba putih menggelar unjuk rasa di Jakarta menuntut agar Ahok segera diadili.

Image copyright AFP

Image caption Dikhawatirkan polisi tidak mampu menghindar dari tekanan aksi-aksi massa seperti itu sehingga akan berpengaruh terhadap proses penyelidikan.

Sepekan kemudian, aksi serupa digelar di sejumlah kota.
Rumadi mengaku khawatir, polisi tidak mampu menghindar dari tekanan aksi-aksi massa seperti itu sehingga akan berpengaruh terhadap proses penyelidikan.

Kasus HB Jassin dan Tabloid Monitor

Apalagi, menurut hasil penelitiannya, pola tekanan massa beberapa kali terjadi dalam kasus-kasus dugaan pencemaran agama di masa lalu.
"Salah-satu kesimpulan (penelitian) bahwa kasus penodaan agama itu hampir semuanya melibatkan massa. Dan kecenderungannya, saya lihat memang 'selera' massa itu diikuti oleh penegak hukum," ungkap Rumadi.
Dia mencontohkan dugaan pencemaran agama dengan yang melibatkan editor majalah Sastra, HB Jassin, pada 1968. Jassin kemudian dipidana karena dianggap bertanggung jawab atas pemuatan cerpen Langit makin mendung di majalah itu yang dianggap menista Islam.

Image copyright YouTube Pemprov DKI

Image caption Ahok selalu membantah tuduhan pencemaran ulama dan Alquran seperti yang dilaporkan oleh sembilan orang dan organisasi ke Mabes Polri dan Polda Metro Jaya.

Contoh lainnya, lanjutnya, adalah kasus dugaan pencemaran agama yang membuat pimpinan Tabloid Monitor, Arswendo Atmowiloto (1990) dipidana penjara lima tahun.
Seperti yang dialami HB Jassin, laporan tabloid Monitor itu awalnya melahirkan kemarahan sebagaian umat Islam yang ditandai demonstrasi yang melibatkan massa.
"Kecenderungannya selama ini, memang aparat penegak hukum cenderung mengikuti kehendak massa. Itu yang saya khawatirkan sekarang ini," tegas Rumadi.

Khawatir diintervensi

Di tempat terpisah, Ketua Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak, meminta aparat kepolisian dapat memahami aksi unjuk rasa yang dilakukan kelompok anti-Ahok.
Dahnil menduga, rentetan unjuk rasa yang melibatkan beberapa ribu orang dalam dua pekan terakhir ini sebagai bentuk 'ekspresi kekhawatiran' dan 'kekecewaan' terhadap ucapan Ahok yang dicap mencemarkan ulama dan Alquran.
"Sehingga perlu disampaikan pesan yang terang kepada polisi supaya penindakan hukum disegerakan, tanpa ada halangan intrik dan intervensi politik," kata Dahnil saat dihubungi BBC Indonesia melalui saluran telepon, Senin (24/10) malam.

Image copyright Getty

Image caption Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Presiden Joko Widodo.

Ditanya apakah dirinya memiliki bukti adanya 'intrik' dan 'intervensi' terkait penyelidikan kasus dugaan pencemaran agama ini, Dahnil mengatakan, "Itu kekhawatiran publik."
Dahnil kemudian mencontohkan beberapa pernyataan sejumlah orang yang dikutip media. "Ada pihak yang menginginkan (kasus dugaan pencemaran) Ahok ditangani setelah pilkada. Nah, pernyataan seperti 'kan beyond of law, di luar hukum," ungkapnya tanpa menyebut identitasnya.
Menurutnya, pernyataan itu bisa ditafsirkan sebagai upaya mengintervensi penyelidikan tersebut. "Artinya polisi harus bertindak atas dasar hukum, tanpa ada konsideran politik," tegas Dahnil.
Pemuda Muhammadiyah merupakan salah-satu pihak yang melaporkan Ahok ke kepolisian karena dianggap mencemarkan ulama dan Alquran, melalui ucapannya di depan masyarakat di Kepulauan Seribu, akhir September lalu.
Dahnil mengatakan, pihaknya tidak pernah terlibat unjuk rasa yang digelar belakangan ini untuk menekan aparat hukum terkait dugaan pencemaran agama tersebut.
"Walaupun tidak ikut unjuk rasa, kami menghormati pilihan itu, selama dilakukan dengan cara damai," tandasnya.

'Tanpa tekanan pengerahan massa'

Sebelumnya, Kapolri Jendral Tito Karnavian menegaskan tim penyidik kepolisian tidak perlu ditekan dengan pengerahan massa dalam menyelidiki Ahok terkait kasus dugaan pencemaran agama.
"Silakan dikawal proses hukum itu, tanpa perlu melakukan tekanan-tekanan dengan pengerahan massa," kata Kapolri Tito Karnavian usai menghadiri rapat membahas keamanan Pilkada di Istana Negara, Jakarta, Senin (24/10).
Kapolri menegaskan, proses penyelidikan kasus dugaan pencemaran agama dengan terlapor Ahok digelar sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
"Kita berharap agar masyarakat tidak terprovokasi, tidak mengerahkan kekuatan yang dapat berujung pada anarkis, yang tentunya akan merugikan kita semua, " kata Tito.

Image copyright AP

Image caption Kapolri menegaskan, proses penyelidikan kasus dugaan pencemaran agama dengan terlapor Basuki Tjahaja Purnama, digelar sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Kapolri membenarkan bahwa Ahok, Senin (24/10), telah datang ke Bareskrim untuk mengklarifikasi berbagai tuduhan yang diarahkan kepadanya.
"Ini sudah dilakukan proses hukum, dan sekarang masuk tahap penyelidikan, bahkan hari ini, saya mendapat laporan dari Kabareskrim, terlapor saudara Basuki Tjahaja Purnama sudah dilakukan pemeriksaan, hingga saat ini," ungkap Kapolri.
Ahok selalu membantah tuduhan pencemaran ulama dan Alquran seperti yang dilaporkan oleh sembilan orang dan organisasi ke Mabes Polri dan Polda Metro Jaya.
"Saya tidak mungkin menistakan Alquran karena saya percaya semua orang beriman percaya kitab sucinya," ujar Ahok, usai memberikan klarifikasi di Bareskrim Mabes Polri.